3. VISI – MISI

3.1 Visi

Rumusan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan, maka visi  Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir ditetapkan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT

TOBA SAMOSIR YANG AMAN DAN NYAMAN”

3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme personil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan.

Misi tersebut diatas dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut :

1. 1. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dari aparat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dalam kantor maupun pelayanan masyarakat dalam bidang penanggulangan bahaya kebakaran.
   2. Melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan melalui  kegiatan-kegiatan yang koordinatif antara masyarakat dan pemerintah.

6.    PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN MASYARAKAT

6.1 Bidang Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran)

6.1.1  Menerima pengaduan masyarakat melalui telepon ke nomor (0632) 21113 tentang kejadian kebakaran

6.1.2  Memberangkatkan unit mobil kebakaran ke lokasi kejadian sesuai dengan pengaduan masyarakat yang diterima

6.1.3  Melakukan pemadaman kebakaran sesuai prosedur yang berlaku

6.1.4  Membuat laporan kejadian kepada Bupati Toba Samosir

6.2 Bidang Politik (Pengurusan Rekomendasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik)

6.2.1        Menerima proposal permohonan bantuan keuangan  dari partai politik

6.2.2        Melakukan proses verifikasi atas proposal yang diajukan

6.2.3  Membuat surat rekomendasi agar pihak yang berkompeten mengeluarkan dana bantuan keuangan kepada partai politik yang bersangkutan

6.3 Bidang Kesatuan Bangsa (Pendaftaran Ormas / LSM)

6.3.1                   Menerima permohonan pendaftaran Ormas / LSM yang akan diterbitkan surat keterangan terdaftarnya.

6.3.2                   Memverifikasi permohonan tersebut dengan mengecek lampiran yang disampaikan yaitu :

1. Akta pendirian yang dinotariskan
2. Anggaran Dasar dan  Anggaran Rumah Tangga yang dinotariskan
3. Progrma Kerja ditandatangani Ketua dan Sekjen
4. SK Pengurus Pusat DPP lengkap ditandatangsni oleh Pendiri/Pimpinan Munas
5. SKT Kecamatan untuk tingkat kabupaten / kota
6. Riwayat hidup pengurus pusat yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara
7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara)
8. Fotocopy KTP pengurus pusat (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara)
9. Formulir isian
10. Data lapangan
11. Foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat
12. NPWP
13. Surat keterangan domisili ditandatangani oleh Lurah dan Camat
14. Surat kontrak / izin pakai tempat diatas materai Rp. 6.000
15. Tidak menggunakan lambang garuda sebagai lambang organisasi
16. Surat keterangan tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/multi kepengurusan) ditandatangani Ketua dan Sekjen dibubuhi materai Rp. 6.000
17. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik ditandantangi Ketua dan sekjen. Dibubuhi materai Rp. 6.000
18. Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik setiap 6 (enam) bulan sekali. (daerah disesuaikan)

6.3.3  Menerbitkan surat keterangan terdaftar atas nama Ormas / LSM yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan