PERSOALAN LAHAN BPODT DI DESA PARDAMEAN SIBISA, KSP UTUS STAF AHLI KE TOBASA

PERSOALAN LAHAN BPODT DI DESA PARDAMEAN SIBISA, KSP UTUS STAF AHLI KE TOBASA

Tobasa, MC Tobasa, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko langsung menanggapi persoalan terkait pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pusat Kaldera Geopark Danau Toba yang dikelola oleh Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, dengan mengutus dua orang staf ahli  dari Kantor Staf Presiden (KSP),Jumat (28/9/2019).

Kedua staf ahli tersebut Anne Asprina dan Siska Hutagalung, sengaja diutus untuk berdialog, menjaring, dan mendengar langsung  informasi sebanyak- banyaknya serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen terkait persoalan pembangunan di lahan BPODT. Lewat surat yang diterima Bupati Tobasa Darwin Siagian, Kamis (26/9/2019), telah mengundang perwakilan tiga desa masing masing 5 orang  dari Desa Motung, Desa Pardamean Sibisa, Desa Sigapiton, BPODT, Kapolres dan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tobasa.

Pertemuan dijadwalkan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB di aula gedung data Kantor Bupati Tobasa. Perwakilan dari Desa Motung dan Pardamean Ajibata hadir dan memberikan aspirasinya terkait lahan BPODT yang diklaim tanah adat Bius Raja Paropat Sigapiton. Tetapi dari perwakilan dari warga Sigapiton tidak hadir, tampa alasan yang jelas.

Pahala Sirait (67), sebagai wakil marga Sirait dari Desa Pardamean Sibisa,  mengatakan dengan tegas mengakui keberadaan lahan seluas 279 Ha yang tahap pertama yang akan di Ground Breaking tanggal 10 Oktober 2019, adalah tanah adat marga Sirait. Pahala memberikan berkas-berkas pendukung berupa surat penyerahan dari orangtuanya langsung dan para tokoh marga Sirait pada tahun 1952, sekali lagi saya ulangi  itu lahan marga Sirait dari Desa Pardamean Sibisa. Itu Bohong kalau ada klaim dari warga Sigapiton.

“Di surat ini jelas, dari seluruh tetua yang menandatangi, tak ada satupun perwakilan dari Bius Raja Paropat Sigapiton, semua dari Pardamean Sibisa. Jadi tak ada hak warga Sigapiton mengklaim tanah itu sebagai tanah adatnya,” tutur Pahala.

Senada, Sabar Manurung dari Motung juga mengklaim bahwa lahan BPODT seluas 336 Ha mengklaim 3/4 luasannya berada di hutan adat Motung.

Sebenarnya, kamilah pemilik lahan terluas dari keseluruhan lahan BPODT ini. Kami juga menyerahkan pernyataan sikap kami dari Raja Bius Motung terkait pengakuan hutan adat kami Desa Motung,” paparnya.

Ketidak hadiran warga Sigapiton menjadi tanda tanya besar, akhirnya memaksa staf ahli dari KSP bersama Bupati Darwin Siagian, Wakil Bupati Hulman Sitorus untuk turun langsung ke Desa Sigapiton. Pertemuan khusus dilakukan ke esokan harinya, Sabtu (28/9) sekira pukul 10.00 WIB. Penjaringan aspirasi dipimpin Annie dan Siska Hutagalung dari KSP, dihadiri Bupati Tobasa Darwin Siagian, Wakil Bupati Hulman Sitorus, Sekda Audi Murphy Sitorus, Dirut BPODT Arie Prasetyo, Direktur Destinasi Pariwisata M.Tata.S.Ridwanullah, Kapolres Tobasa diwakili Kasat Intelkam AKP. Antoni Rajagukguk, serta  Direktur KSPPM Delima Silalahi, sebagai pendamping masyarakat Desa Sigapiton.

Dalam kesempatan tersebut, Siska Hutagalung dan Anne dari KSP mencermati keluhan satu persatu utusan dari masyarakat  Sigapiton.

Manogu Manurung salah satu perwakilan Raja Paropat Desa Sigapiton mengklaim bahwa tanah ulayat mereka lebih dari 914 Ha, harus dikembalikan terlebih dahulu ke masyarakat Desa Sigabiton, baru mereka menetapkan dimana ditentukan letak pembangunan BPODT sambil memperlihatkan Peta wilayah ulayat Desa Sigapiton.

Mendengar itu kedua staf ahli dari KSP Anne dan Siska yang berdarah batak ini mengaku berterimakasih atas seluruh informasi terkait pemetaan persoalan di lahan BPODT. Selanjutnya adanya kekuatiran warga Desa Sigapiton atas kehadiran BPODT di daerahnya, Siska dengan tegas menjamin bahwa keberadaan warga tidak akan tergusur dari Sigapiton dan malah akan diberdayakan.

“Negara pasti hadir disetiap permasalahan yang dihadapi warga negara. Kami sangat berharap kalau kemarin bapak ibu bisa hadir, ada banyak yang perlu dibicarakan bersama dengan desa lain. Namun demikian kami hadir disini untuk mendengarkan semua aspirasi masyarakat, tapi kami bukan pengambil kesimpulan, kami hanya mengakomodir semuanya dan melaporkannya langsung kepada Bapak Presiden,” papar Siska.

Dari hasil penjaringan aspirasi ini, lanjut Siska, “Saya menemukan kekuatiran yang menurut saya tidak seperti itu. Ternyata lewat paparan BPODT, tidak ada seperti kekuatiran masyarakat ini. Persoalan lebih besar justru masalah komunikasi antara BPODT, Pemkab dengan masyarakat Sigapiton,” pungkas Siska.

Bapak Presiden Jokowi sudah datang ke Danau Toba, semua lini sudah digerakkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Danau Toba dengan program KSPN.

Bupati Tobasa, Darwin Siagian mengatakan semua  se kawasan Danau Toba menginginkan kehadiran BPODT ini.

Bupati Darwin berharap pembangunan dikawasan Kaldera tetap dijalankan, sambil menunggu keputusan, dari pemerintahan pusat.

“Pusat Kaldera Geopark Danau Toba ditetapkan di Tobasa menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Tobasa. Kalau kalian, tentu tidak bisa saya paksakan untuk suka,” tegas Darwin. (MC Tobasa).