DPRD Toba Samosir Gelar Rapat Paripurna Istimewa

Beranda / Toba Samosir Dalam Berita / DPRD Toba Samosir Gelar Rapat Paripurna Istimewa
DPRD Toba Samosir Gelar Rapat Paripurna Istimewa

Balige, Setelah melaksanakan reses pertama selama 5 hari di daerah pemilihan masing-masing, mulai tanggal 10 – 13 Juni dan 16 – 17 Juni 2014, DPRD Kabupaten Toba Samosir menggelar Rapat Paripurna Istimewa, dalam rangka penyampaian hasil reses I di Gedung DPRD, Balige, Kamis lalu.

Turut hadir dalam rapat paripurna istimewa antara lain Wakil Bupati Toba Samosir Liberty Pasaribu, SH.,  M.Si, Sekretaris Daerah Drs. Liberty Manurung, MM.Biztel, unsur muspida dan para pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Sabam Simanjuntak, anggota DPRD dari Dapil I (Kecamatan Tampahan, Kecamatan Balige dan Kecamatan Laguboti), sebagai juru bicara menyebutkan, dari hasil monitoring mereka selama reses di lapangan, kegiatan pembangunan tahun 2013, secara umum berjalan baik.

Tahun 2014 sudah ada yang sedang berjalan, bahkan selesai, meskipun belum seluruhnya, karena masih harus mengikuti proses tender. “Untuk itu kami harapkan pelaksanaan pembangunan tahun 2014 ini, terutama kegiatan bidang fisik untuk lebih dimaksimalkan,” kata Sabam.

Selain mengatakan hasil monitoring pelaksanaan pembangunan tahun 2013 dan 2014, pada rapat paripurna tersebut, Sabam juga menyampaikan saran dan masukan serta usulan masyarakat yang mereka terima dilapangan.

Usulan tersebut antara lain, Tapal batas antar Desa/Kel disarankan agar diperjelas pemerintah kabupaten. Pembangunan Kantor Camat Balige yang permanen, lengkap balai pertemuannya supaya dipikirkan, dan pembangunan Kantor Kelurahan Sangkarnihuta Balige yang sampai saat ini lantainya belum diplester agar dilanjutkan.

Kemudian pembangunan jalan sosor gurgur dan rabat beton di Lumban Sianipar Kelurahan Pardede Onan Balige, Pelebaran jalan Gereja HKBP Hinalang Bagasan, Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) yang belum terealisasi, pembangunan Balai Pertemuan dan Gedung Serbaguna Kantor Camat Laguboti, penambahan dua ruangan Kantor camat Laguboti agar diperhatikan pemerintah daerah setempat.

Selanjutnya Jojor M. Napitupulu, juru bicara anggota DPRD dari Dapil III, meliputi Kecamatan Parmaksian, Uluan, Porsea, Siantar Narumonda, Lumbanjulu, Ajibata, Bonatua Lunasi dan Pintu Pohan Maranti juga menyampaikan saran, masukan dan usulan masyarakat senada dari Dapil III.

Dikatakannya, masyarakat Desa Lumban Sitorus membutuhkan pembangunan jalan Papangulu – Lumban Nabolak – batas Desa Lumban Huala dan jalan dari simpang tugu – Lumban Rihit Desa Lumban Sitorus. Warga Desa Siantar Utara membutuhkan lanjutan pembangunan jalan lumban langsang.

Selain itu juga, perbaikan jalan menuju kampung tempel Dusun III, lanjutan jalan Sosor Tao Dusun I, Lumban Situmorang Dusun I, jalan Sibutong Dusun I dan pengaspalan jalan desa menuju Siruar. Selanjutnya bedah rumah tidak layak huni atas nama Tamas Marpaung, Tohonan Simangunsong dan Aris Situmorang.

Kemudian, usulan pengadaan mobil dinas Camat Uluan, karena dinilai mobil yang digunakan saat ini sudah tidak layak. Pengadaan air bersih di Poskedes Marom, di Pustu Lumban Nabolon, di Lumban Holbung dan pembangunan Poskedes di Panamean.

“Semua ini usulan skala prioritas yang kami terima saat kunjungan lapangan dan saat melakukan pertemuan dengan masyarakat di Dapil III,” ujarnya.

Dari banyak saran, masukan serta usulan yang disampaikan pada rapat paripurna tersebut, Jojor menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya usulan pembangunan yang mereka terima dari masyarakat selama reses I.

Kemudian rekening penerangan lampu jalan senilai kurang lebih Rp. 2 miliar yang harus dibayar oleh Pemerintah Toba Samosir, diminta untuk di data dan di cek seluruh Kepala Desa melalui camat se-Kabupaten Toba Samosir, berapa titik yang masih menyala dan berapa yang mati, sehingga pembayarannya sesuai meteran.

Usulan rumah tidak layak huni juga, diminta untuk dicek Dinas Sosial, sehingga pembangunannya tepat sasaran. Yang tak kalah pentingnya, sebut Jojor, penertiban penebangan kayu liar di daerah itu. “Untuk ini, kami harapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir supaya mengadakan pengawasan,” kata Jojor. (mctobasa/sesmontb/edu_su24)