756 PPK Dan PPS Se-Tobasa Dilantik Ketua KPU Tobasa

756 PPK Dan PPS Se-Tobasa Dilantik Ketua KPU Tobasa

Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) pada Pemilu Tahun 2019, dilaksanakan di Aula SMK Negeri 1 Balige, Jum’at (9/3).

Sebanyak 756 orang yang terdiri dari 48 orang PPK dan 708 orang PPS dilantik oleh Ketua KPU Tobasa Rinto P Hutapea, didampingi seluruh komisioner Lamria Panjaitan, Batara Tambunan, Sahat Sibarani, Johny Harahap.

Pelantikan dilakukan sebelum penandatanganan naskah KPU oleh Ketua KPU Tobasa, selanjutnya pengucapan pakta integritas oleh perwakilan dan penandatanganan pakta integritas oleh ketua panitia ad hock serta penyerahan secara simbolis SK Panitia ad hock.

Sebagai anggota panitia ad hock, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama pelaksanaan tahapan pemilihan, panitia ad hock yang dilantik dituntut untuk bekerja keras dengan penuh tanggung jawab karena memiliki andil yang besar dalam mensukseskan tahapan pemilu.

Bupati Tobasa, Ir Darwin Siagian dalam sambutannya yang disampaikan Plt Sekda Harapan Napitupulu, mengatakan, kegiatan pelantikan yang dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Tobasa ke 19 itu, menjadi moment penting dengan keberadaan orang orang yang peduli dengan pemerintahan.

Negara Indonesia yang berdemokrasi, wajib dan harus membangun demokrasi baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Mari kita tingkatkan koordinasi. Kesadaran pemilih untuk memilih dan kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab bersama.

“Perekaman dapat dilakukan di tempat kita masing masing, kami akan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kita akan hadir dengan mobil layanan ke daerah kita masing masing,” katanya.

Sambutan Ketua KPU Tobasa usai melaksanakan pelantikan, mengatakan, KPU Tobasa sebelumnya telah melakukan perekrutan panitia ad hock melalui pengumpulan berkas dan metode lainnya. Kesulitan yang dihadapi dengan berkurangnya jumlah panitia sesuai aturan untuk pemilu 2019 diakui menjadi problema.

Pemerintah dan pemerintah daerah,  wajib memberikan fasilitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku seperti, fasilitas sekretariat PPK dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwas kecamatan dan PPS, selanjutnya pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi pemilih.

“Di tangan bapak ibulah nasib bangsa ini bisa hancur atau bangkit, jika anda serius bangsa kita akan mengalami kesuksesan, bekerjalah dengan profesional dan berintegritas,” tegasnya seraya menekankan hak memilih dapat dilaksanakan hanya jika memiliki KTP Elektronik.

 

Pelantikan dihadiri, Ketua Panwas Kab Tobasa, Kabag Ops Polres Tobasa, Danramil Balige, Pabung, para Camat.(MC Tobasa des/rik/toeb)